Ryawan
BANTAENG - Bertempat di Hotel Kirei, Jalan Raya Lanto No. 69 Bantaeng, pada Kamis, 17 Juli 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bantaeng menggelar Press Release Kinerja APBN sampai dengan Semester I tahun 2023.
Moch. Fajar Adcha, Kepala KPPN Bantaeng dalam press releasenya menyampaikan bahwa Pendapatan Negara wilayah KPPN Bantaeng yang meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto sebesar Rp 358, 12 miliar atau meningkat 7, 65 persen yoy dibanding tahun anggaran 2022.
"Pendapatan negara di wilayah KPPN Bantaeng tersebut terdiri dari PPh Migas, PPh Non Migas, PPN, PBB, Pajak Lainnya dan juga PNBP. Selain itu, kinerja belanja APBN di wilayah KPPN Bantaeng sampai 30 Juni 2023 mencapai Rp1.702, 95 miliar atau 48, 19 persen dari total pagu sebesar Rp3.533, 86 miliar". Ungkap Fajar.
"Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan realisasi belanja transfer ke daerah yang tumbuh sebesar 223, 98 persen year on year (yoy) dibanding tahun 2022". Tambahnya.
Fajar melanjutkan bahwa terjadinya peningkatan realisasi belanja APBN sampai dengan semester I tahun 2023 dibanding periode yang sama tahun 2022 terutama disebabkan karena adanya peningkatan realisasi belanja TKD sebesar 451, 33 persen (yoy) sebagai akibat adanya belanja Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Fiskal yang mulai disalurkan KPPN Bantaeng di tahun 2023.
Realisasi belanja transfer ke daerah mencapai Rp1.348, 45 miliar atau sebesar 46, 79 persen terhadap pagu alokasi DIPA BUN-TKDD tahun 2023 meningkat 451, 33 persen yoy.
Selanjutnya disampaikan bahwa penyaluran DAK Fisik sampai dengan semester I tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 34, 77 persen dikarenakan adanya beberapa sub bidang DAK Fisik yang tidak lagi dialokasikan di tahun 2023.
"Begitupun dengan Dana Desa yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) oleh KPPN Bantaeng menurun sebesar 11, 59 persen dibanding realisasi tahun 2022 disebabkan adanya penurunan pada alokasi belanja Dana Desa". Urainya
Lebih lanjut, Fajar menambahkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat yang telah disalurkan ke Kementerian Negara di wilayah KPPN Bantaeng meningkat sebesar 26, 13 persen tercatat sebesar Rp354, 49 miliar atau sebesar 54, 39 persen terhadap pagu alokasi DIPA tahun 2023, sementara realisasi pada periode yang sama di tahun 2022 sebesar Rp281, 06 miliar.
“Realisasi Belanja Pegawai dengan total realisasi Rp224, 43 miliar mencapai 59, 05 persen dari pagu DIPA belanja pegawai, dan terbesar disalurkan ke Kementerian Agama dimana mencapai Rp122, 66 miliar atau 54, 66 persen dari total realiasi belanja pegawai, ” lanjut Fajar.
Menurutnya, Terbesar kedua disalurkan ke Kepolisian RI pada wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto sebesar Rp 56, 32 miliar atau 25, 09 persen dari total realisasi belanja pegawai.”
Sementara realisasi belanja barang mencapai Rp112, 2 miliar atau 46, 66 persen dari pagu DIPA belanja barang. Penyaluran terbesar ke Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp26, 42 miliar atau mencapai 23, 55 persen dari total realisasi belanja barang.
Selanjutnya realisasi belanja barang terbesar adalah di satuan kerja kepolisian RI yang mencapai 22, 33 persen dari total realisasi belanja barang sampai dengan 30 Juni 2023.
"Untuk realisasi belanja modal telah disalurkan sebesar Rp17, 86 miliar atau mencapai 57, 14 persen dari total pagu DIPA belanja modal. Kementerian Perhubungan, yaitu pada satuan kerja UPP Jeneponto dan UPP Bulukumba menerima penyaluran terbesar untuk belanja modal dengan realisasi sebesar Rp13, 63 miliar atau mencapai 76, 28 persen dari keseluruhan realisasi belanja modal di wilayah KPPN Bantaeng.
“Secara keseluruhan, Realiasi belanja negara sampai dengan semester I tahun 2023 telah berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan”, tutup Fajar.(***)
Jumari Haryadi 
